DAERAH-BAUBAU

BPJS Ketenagakerjaan Baubau Beri Pelatihan Agen Perisai


Foto bersama Agen Perisai BPJS Ketenagakerjaan Kota Baubau usai kegiatan pelatihan, Selasa, 02 Juni 2019. Basri

BAUBAU, kabarbuton.com - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kota Baubau menggelar pelatihan teknik bagi agen program inisiatif Penggerak Jaminan Sosial Indonesia (Perisai) di salah satu hotel di Kota Baubau, Selasa, 2 Juli 2019.

Kegiatan pelatihan 10 orang agen ini, setelah perekrutan yang diadakan sejak beberapa pekan lalu. Dimana, 10 orang agen tersebut diharapkan akan bergerak laiknya tenaga asuransi dalam menjaring pekerja untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Pembina agen Perisai cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Baubau, Alim menjelaskan, karena mengingat pentingnya peran dan tugas agen Perisai dalam mempercepat penambahan kepesertaan selain Penerima Upah dan jasa konstruksi yakni dari sektor pekerja informal atau Bukan Penerima Upah (BPU) dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) hingga ke pelosok desa dan kelurahan. Sehingga pelatihan tersebut lebih pokok kepada perkenalan konsep dan program BPJS Ketenagakerjaan, dan sistem keagenan Jaminan Sosial Perisai, serta utamanya penggunaan aplikasi Perisai.

"Sistem keagenan dalam BPJS Ketenagakerjaan ini mengadopsi konsep Sharoushi dan Jimmikumiai dari Jepang. Dimana, konsep ini disempurnakan dengan pemanfaatan teknologi informasi berbasis digital demi kemudahan operasional, serta meminimalisir risiko terjadinya penyelewengan (fraud). Sehingga para agen bisa mengandalkan androidnya untuk jalankan tugas agen," ujar Alim saat membawakan materi pelatihan.

Ada empat pogram penting kata dia, yang sangat bermanfaat bagi masyarakat khususnya pekerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian (JKM).

JKK akan memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan pada saat mulai berangkat kerja sampai kembali ke rumah atau menderita penyakit akibat hubungan kerja.

"Sementara untuk JHT yakni berupa uang tunai yang besarnya merupakan nilai akumulasi iuran ditambah hasil pengembangannya, yang dibayarkan secara sekaligus apabila peserta mencapai usia pensiun atau meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap," jelasnya.

Lebih lanjut, sedangkan Jaminan Pensiun yakni berupa sejumlah uang yang dibayarkan setiap bulan kepada peserta yang memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau kepada ahli waris bagi peserta yang meninggal dunia.

"Jaminan terakhir yakni Jaminan Kematian, diperuntukkan bagi ahli waris dari peserta program BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja, dengan jumlah jaminan yang akan diberikan adalah sebesar Rp24 juta," sebutnya.

Keempat program itu lah yang dirasa perlu adanya inisiatif agen Perisai untuk menyambung tangan kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan Baubau dalam hal perluasan cakupan kepesertaan jaminan sosialnya. Demikian kata Kepala Kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan Baubau, Mustaqmal, saat ditemui usai pelatihan.

Diakui Mustaqmal, hal itu lah sehingga pihaknya akan menjalankan model perluasan sistem ini dengan banyak penyesuaian yang diperlukan. Dimana, BPJS Ketenagakerjaan akan berkolaborasi dengan berbagai unsur seperti pemerintah, asosiasi pengusaha, entitas bisnis, masyarakat dan lembaga lain untuk mengakuisisi pekerja informal di desa dan kelurahan yang belum terlindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan.

"Makanya itu sangat kita perlukan seorang agen yang punya wawasan dan berpengetahuan luas, serta semangat yang tinggi. Dan melalui pelatihan ini para agen kita latih secara regular basis, dan kita sertifikasi, yang dilengkapi ID Card dan surat tugas. Setelah ini baru kita evaluasi lagi kinerjanya, apakah kita rekrut agen tambahan atau kah kita rekrut untuk gantikan agen yang tidak jalankan tugas," tutupnya.

Kegiatan pelatihan agen Perisai itu ditutup dengan penandatanganan nota kesepahaman atau Mou, antara Kepala kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan Baubau dengan Jaringan Pengawal Kebijakan Pembangunan (JPKP) DPW Sultra, Marwa.


Penulis: Basri

Tag

Baca juga